Telset.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) percepat pengembangan Government Technology (GovTech) yang dikenal sebagai INA Digital.
Langkah untuk percepat pengembangan INA Digital ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi praktik korupsi di seluruh negeri.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa percepatan pengembangan INA Digital ini merupakan respons terhadap arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam setiap aspek pemerintahan.
BACA JUGA:
“Ini lagi mau dipercepat, percepatan pengembangan INA Digital,” ujar Budi Arie usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 3 September 2024.
Visi Presiden Joko Widodo berfokus pada transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Dalam hal ini, INA Digital, sebagai GovTech Indonesia, menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi tersebut.
Sekedar informasi, INA Digital resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024, dan sejak itu, program ini terus dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam layanan pemerintah.
Menteri Budi Arie menekankan bahwa digitalisasi layanan publik melalui INA Digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi juga membantu meminimalisir praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan.
“Bisa memangkas praktik-praktik korupsi karena kan transparan dengan digitalisasi,” tandasnya.
Dalam proses pengembangan INA Digital, Kemenkominfo saat ini tengah melakukan harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Hal ini bertujuan untuk memastikan integrasi yang optimal dan menciptakan ekosistem digital yang solid di seluruh aspek pemerintahan. “Karena ini kan lagi rapat untuk harmonisasi berbagai kementerian dan lembaga,” ungkap Budi Arie.
BACA JUGA:
Dengan percepatan pengembangan INA Digital, diharapkan layanan publik di Indonesia dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus mengurangi potensi terjadinya korupsi.
Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kualitas layanan publik di masa mendatang.
source refrences : [source link]